UMKM Indonesia

Berikut adalah contoh-contoh undang-undang, peraturan, dan keputusan yang terkait dengan UMKM:

Regulasi UMKM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Undang-undang ini memberikan kerangka hukum dan definisi UMKM, serta mengatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan UMKM.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 77/PMK.010/2019 tentang Fasilitas Pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Peraturan ini memberikan insentif pajak, termasuk pemotongan atau pengurangan tarif pajak, bagi UMKM untuk meringankan beban pajak mereka.

3. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 59/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pendaftaran dan Pemberian Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Usaha Mikro dan Kecil: Keputusan ini mengatur proses pendaftaran dan pemberian NIB kepada UMKM, yang merupakan persyaratan penting dalam mengakses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia: Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintah dalam mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan data yang diperlukan bagi pengembangan UMKM, termasuk data terkait keberadaan UMKM dan akses keuangan.

5. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 113/KEP/M.KUKM/XII/2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa: Keputusan ini memberikan panduan mengenai pendirian dan pembinaan badan usaha milik desa yang bertujuan untuk mendorong partisipasi UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Peraturan ini mengatur kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dapat memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat bagi UMKM melalui platform digital.

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 541/P/2020 tentang Kurikulum Pendidikan Vokasi untuk Program Studi Kewirausahaan: Keputusan ini mengatur kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan UMKM, dengan fokus pada pengembangan keterampilan wirausaha dan manajerial bagi para mahasiswa.

8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 16/PER/M.KUKM/III/2009 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Usaha Kecil dan Koperasi Menengah: Peraturan ini menetapkan kriteria dan prosedur untuk mengklasifikasikan usaha kecil dan koperasi menengah, sehingga dapat mendapatkan perlakuan yang sesuai sesuai dengan ukuran dan kapasitas mereka.

9. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran: Peraturan ini mengatur penggunaan sistem pembayaran digital dan elektronik, termasuk transaksi nontunai, e-wallet, dan pembayaran melalui aplikasi, yang memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi UMKM dalam menerima pembayaran dari pelanggan.

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2012 tentang Penggunaan Tenaga Kerja dalam Skala Kecil di Sektor Formal: Keputusan ini memberikan pedoman dan aturan terkait penggunaan tenaga kerja dalam skala kecil di sektor formal, memudahkan UMKM untuk mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka.

11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 75/M-IND/PER/9/2013 tentang Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah: Peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah, termasuk UMKM, dengan fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan akses pasar.

12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 159 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Program Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Keputusan ini menyediakan panduan dan mekanisme pelaksanaan program digitalisasi UMKM, termasuk pemberian akses dan pelatihan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan internet.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan E-Commerce: Peraturan ini mengatur aspek-aspek terkait dengan perdagangan elektronik, termasuk perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan persyaratan operasional untuk pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam platform e-commerce.

14. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 1308 Tahun 2020 tentang Standarisasi Produk Industri Kecil dan Menengah: Keputusan ini mengatur standarisasi produk industri kecil dan menengah, termasuk UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar.

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 59/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pengembangan Pasar Ekspor bagi UMKM: Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi UMKM dalam mengembangkan pasar ekspor dengan memberikan akses ke program pendampingan, promosi, dan fasilitas lainnya untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke luar negeri.

16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2013 tentang Akses Keuangan bagi UMKM: Peraturan ini menyediakan pedoman bagi lembaga keuangan dalam memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM, termasuk pemberian kredit, layanan perbankan, dan dukungan pembiayaan lainnya.

17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 129 Tahun 2021 tentang Pendirian Politeknik Komunitas: Keputusan ini memperkuat pengembangan pendidikan vokasi untuk UMKM dengan pendirian politeknik komunitas yang memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan UMKM setempat.

18. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Karya Kekayaan Intelektual pada Industri Kreatif: Peraturan ini mengatur proses pendaftaran dan pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk UMKM di sektor industri kreatif, melindungi inovasi dan karya kreatif mereka dari pelanggaran dan penggunaan yang tidak sah.

19. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 228 Tahun 2020 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah: Keputusan ini memberikan perlindungan sosial bagi pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah, termasuk UMKM, dengan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan perlindungan sosial, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka dalam menghadapi situasi kehilangan pekerjaan.

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2022 tentang Standar dan Persyaratan Keamanan Produk Konsumen: Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen, termasuk konsumen yang membeli produk dari UMKM, dengan menetapkan standar dan persyaratan keamanan produk yang harus dipenuhi oleh produsen dan penjual.

Regulasi lainnya dapat mengunjungi laman lengkap di: https://oss.go.id/regulasi